Di era digital yang serba cepat seperti saat ini, berbagai instansi pemerintahan dituntut untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi. Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam urusan pertanahan di Indonesia juga tidak luput dari transformasi ini. Digitalisasi layanan BPN menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjawab tantangan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan data pertanahan.
Urgensi Digitalisasi di Sektor Pertanahan
Selama bertahun-tahun, proses administrasi pertanahan identik dengan birokrasi yang panjang, prosedur manual yang berbelit, serta rentan terhadap praktik pungli dan duplikasi data. Hal ini tidak hanya menghambat proses investasi dan pembangunan, tetapi juga menyulitkan masyarakat dalam mengakses hak-haknya atas tanah.
Dengan adanya digitalisasi, BPN berupaya menyederhanakan prosedur layanan, meminimalkan interaksi fisik yang rawan konflik, dan mempercepat proses pelayanan. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, efisien, dan transparan.
Inovasi Digital oleh BPN
Beberapa terobosan digital yang telah dilakukan BPN di antaranya adalah:
-
Sertifikat Tanah Elektronik
Salah satu langkah besar dalam digitalisasi adalah peluncuran sertifikat tanah elektronik (e-sertifikat). Sertifikat ini disimpan dalam sistem digital yang aman dan sah secara hukum, menggantikan sertifikat fisik yang rentan rusak atau hilang. Selain mengurangi risiko pemalsuan, sistem ini juga mempermudah proses pemindahan hak dan pengecekan keabsahan. -
Aplikasi Sentuh Tanahku
BPN meluncurkan aplikasi “Sentuh Tanahku” yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi pertanahan secara langsung melalui smartphone. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat melihat status tanah, mengajukan permohonan layanan, hingga memantau proses pengurusan sertifikat. -
Layanan Online Loketku dan HT-El
Melalui portal layanan online Loketku, masyarakat kini dapat mengajukan permohonan hak atas tanah tanpa harus datang langsung ke kantor BPN. Selain itu, layanan HT-El (Hak Tanggungan Elektronik) mempercepat proses pendaftaran hak tanggungan untuk keperluan kredit dan perbankan.
Manfaat Digitalisasi bagi Masyarakat dan Pemerintah
Digitalisasi layanan BPN memberikan manfaat yang signifikan, baik bagi masyarakat umum maupun pemerintah. Masyarakat kini dapat menikmati pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Proses pengurusan dokumen tanah menjadi lebih mudah karena bisa diakses dari mana saja dan kapan saja.
Bagi pemerintah, digitalisasi membuka peluang untuk membangun basis data pertanahan nasional yang terintegrasi dan dapat diandalkan. Hal ini sangat penting dalam perencanaan tata ruang, pengendalian konflik agraria, dan penyusunan kebijakan yang berbasis data.
Meskipun digitalisasi menawarkan berbagai keunggulan, pelaksanaannya tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah resistensi terhadap perubahan, terutama dari masyarakat yang belum melek digital atau kurang memahami teknologi. Selain itu, infrastruktur teknologi di daerah-daerah terpencil juga masih menjadi hambatan dalam pemerataan layanan.
Untuk mengatasi hal ini, BPN terus melakukan sosialisasi, pelatihan bagi pegawai dan masyarakat, serta meningkatkan kemitraan dengan berbagai instansi dan pihak swasta untuk memperkuat infrastruktur dan kapabilitas teknologi.
Penutup
Digitalisasi layanan BPN merupakan wujud nyata dari transformasi pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan terus meningkatkan inovasi dan memperluas jangkauan layanan digital, BPN menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan pertanahan yang cepat, mudah, dan terpercaya. Ke depan, transformasi digital ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat bagi sistem pertanahan nasional yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.
sumber : pastibpn.id
